Kesenjangan Upah Berbasis Gender Di Singapura Mengecil, Perempuan Makin Berpeluang Jadi Pemimpin

PejuangKantoran.com - Jika kamu perempuan dan sedang mempertimbangkan untuk menerima tawaran kerja di Singapura, ini akan menjadi berita bagus buat kamu.

Kesenjangan upah berbasis gender di Singapura semakin mengecil beberapa tahun terakhir, dan semakin banyak perempuan menjadi pemimpin.

Laporan Ministry of Social and Family Development (MSF) atau Kementerian Sosial dan Pembangunan Keluarga yang dirilis Jumat (10/5/2024) itu merupakan laporan pertama yang memetakan kemajuan pembangunan perempuan sejak White Paper diterbitkan pada Maret 2022.

Baca Juga: Maudy Ayunda Tergerak Jadi Produser Film KHD karena Kecintaannya untuk Selalu Belajar

White Paper tersebut mengusulkan 25 rencana aksi di bidang-bidang utama, termasuk kesetaraan kesempatan di tempat kerja.

Menurut laporan MSF, kesenjangan upah gender rata-rata yang tidak disesuaikan untuk karyawan tetap berusia 25-54 tahun di Singapura turun dari 16,3 persen pada tahun 2018 menjadi 14,3 persen pada tahun 2023.

“Salah satu alasan utama kesenjangan upah berdasarkan gender adalah perbedaan pekerjaan,” kata laporan itu.

“Ketika kita membandingkan laki-laki dan perempuan dengan karakteristik serupa dalam usia, pendidikan, pekerjaan, industri, dan jam kerja biasa, kesenjangan upah gender yang disesuaikan lebih rendah yaitu 6 persen pada tahun 2023.”

Kesenjangan upah gender yang disesuaikan di Singapura mencerminkan karakteristik yang tidak terukur, seperti perbedaan dalam dampak tanggung jawab sebagai orangtua dan pengasuhan, yang cenderung lebih dipikul oleh perempuan dibandingkan laki-laki.

Yang lebih menggembirakan, keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan di sektor swasta, publik dan masyarakat terus meningkat.

Baca Juga: Ini Kebiasaan Orang Indonesia Saat Akses Podcast

Hal itu merupakan salah satu upaya kerjasama Pemerintah dengan Council for Board Diversity untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dewan 100 perusahaan teratas yang terdaftar di Singapore Exchange (SGX) menjadi 25 persen pada tahun 2025, dan 30 persen pada tahun 2030.

Pemerintah juga telah menetapkan target untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dewan 100 badan amal dan badan hukum terkemuka menjadi 30 persen sesegera mungkin.

Perlu upaya terus-menerus