Pemerintah Tetapkan WFH Satu Hari dalam Seminggu bagi Pegawai ASN maupun Swasta, Enaknya Hari Apa?

PejuangKantoran.com - Suhu geopolitik Timur Tengah yang semakin panas akibat perang Iran menyebabkan banyak negara berupaya mengantisipasi tingginya harga minyak global dan gangguan pasokan yang akan ditimbulkan.

Banyak negara yang berupaya menghemat BBM dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju kantor. Dengan kata lain, ada wacana untuk kembali bekerja dari rumah seperti saat pandemi Covid-19.

Kebijakan fleksibilitas kerja ini pula yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah, yang kemungkinan besar akan mulai diterapkan usai Lebaran 2026. Kebijakan WFH (work from home) atau bekerja dari rumah berlaku untuk satu hari dalam seminggu. 

Baca Juga: Sesuai Janji Cellos Botak, Byon Combat Showbiz Vol. 7 akan Digelar di Malaysia April Mendatang!

Strategi ini berlaku untuk pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun swasta. Hanya saja, pemerintah masih mengkaji sektor apa saja yang bisa menerapkan WFH.

Kapan hari yang tepat untuk WFH?

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah mungkin akan menerapkan satu hari WFH pada hari yang pendek, yakni Jumat. Jadi setelah Jumat, lanjut Sabtu dan Minggu yang merupakan hari libur.

"Jumat kan ditambah Sabtu-Minggu jadi tiga hari. Itu lumayan tuh, untuk aktivitas di rumah, dan mungkin turisme juga akan terdorong sedikit," ujar Menkeu Purbaya, usai Salat Id di Masjid Salahuddin di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Hal yang berbeda disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap Rabu mulai April 2026. Selain untuk menghemat BBM, hari Rabu dipilih karena dianggap ideal dalam menjaga ritme kerja.

Baca Juga: Jumlah Playtime Fortnite Anjlok, Epic Games Umumkan PHK Lebih dari 1.000 Karyawan

"Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan libur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan long weekend," ujar Khofifah, seperti dikutip Tempo.

Ia juga menegaskan bahwa WFH merupakan mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, serta produktivitas tinggi dari seluruh ASN. Jadi, tidak berarti bentuk pelonggaran kerja.

“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” tukasnya.

Jika kebijakan WFH ini bisa dijalankan dengan lancar, upaya menghemat BBM bisa terlaksana. Menurut perhitungan kasar Purbaya Yudhi Sadewa, penghematannya bisa sekitar 20 persen.

"Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar-lah seharian, lupa saya, tapi seperlimanya, atau 20 persen, kira-kira," pungkasnya.