Tak Mau Rakyat Susah Bikin Banyak Akun, Jokowi Larang Kementerian dan Lembaga Buat Aplikasi Baru

PejuangKantoran.com - Tahukah kamu kalau saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi yang dibuat oleh kementerian dan lembaga pemerintah? Ini bukan hoaks karena Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas sendiri yang mengatakannya.

Itulah salah satu alasan yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang kementerian dan lembaga untuk membuat aplikasi baru lagi.

“Bapak Presiden memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru,” kata MenPAN-RB.

Baca Juga: Jokowi Kagumi Putri Ariani: Terbanglah Semakin Tinggi dan Tetap Bawa Nama Indonesia

Menurutnya, puluhan ribu aplikasi itu dapat menyulitkan masyarakat jika harus membuat akun satu per satu. Apalagi jika nanti masih terus bermunculan banyak aplikasi baru.

Saat rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/6/2023) lalu, Jokowi menugaskan masing-masing kementerian koordinator untuk mengakomodasi adanya audit hingga klasifikasi ratusan aplikasi yang saat ini mengalami tumpang tindih.

"Misalnya Pak Menko Marves (Luhut) telah bergerak mengaudit tujuh kementerian di bawahnya dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

“Ternyata ada ratusan aplikasi yang saling tumpah tindih. Maka tadi telah dilaporkan aplikasinya telah dikelompokkan dan nanti diintegrasikan," jelas Menteri Azwar.

Contoh lainnya adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang juga akan mengintegrasikan sistem penanganan perkara secara terpadu.

Baca Juga: Betulkah Erick Thohir Jadi Alasan Tim Argentina Mau Datang dan Bertanding Melawan Indonesia?

Jadi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, nantinya sistem penanganan perkaranya hanya akan melalui satu aplikasi.

Sudah ada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Masih menurut MenPAN-RB, saat ini presiden sudah melakukan penandatanganan arsitektur SPBE nasional. Sistem tersebut nantinya akan terus disesuaikan dengan mengadopsi konsep Digital public infrastructure (DPI).

"Ini adalah konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara yang isinya adalah di situ terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange," ujarnya.

Untuk melakukan pembenahan dan menata ulang SPBE inilah, Jokowi meminta untuk tidak membuat aplikasi baru meskipun berguna untuk pelayanan digital pemerintah.