Jadi, platform harus cari cara lain yang aman dan tetap menghormati privasi.
Apakah akan ada masalah ancaman privasi?
Ini juga membuat banyak orang mulai khawatir. Untuk memastikan usia pengguna, platform mungkin harus mengumpulkan data pribadi seperti foto wajah atau informasi lainnya. Padahal, makin banyak data yang dikumpulkan, makin besar pula risiko kebocoran atau penyalahgunaan data.
Meskipun UU mengharuskan data verifikasi dihapus setelah dipakai, banyak pakar keamanan data tetap merasa ini seperti tukar satu masalah dengan masalah baru. Niatnya mulia, tapi perlu kerja keras.
Dengan UU baru ini, Australia memang bisa jadi contoh bagi negara lain dalam hal perlindungan anak di dunia digital. Bahkan, Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan ingin mempromosikan aturan ini ke forum internasional seperti PBB.
Namun, tidak semua orang setuju. Beberapa pihak memperingatkan kalau anak-anak yang tidak bisa lagi mengakses platform populer, bisa pindah ke platform gelap atau ilegal yang jauh lebih berbahaya dan tidak diawasi.
Jadi, tanpa cara penegakan yang jelas dan dengan risiko-risiko baru yang muncul, belum ada jaminan apakah aturan ini bisa berjalan mulus. Jika gagal, ini bisa jadi pelajaran mahal mengenai betapa rumitnya menjaga anak-anak tetap aman di era digital.