Aturan Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Main Media Sosial Ditakutkan Bisa Melanggar Privasi

PejuangKantoran.com - Australia sedang bersiap-siap mengambil langkah besar yang belum pernah dilakukan negara lain, yaitu melarang anak-anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial.

Aturan ini rencananya mulai berlaku pada 10 Desember 2025 lewat undang-undang baru bernama Undang-Undang (UU) Amandemen Keamanan Daring (Usia Minimum Media Sosial) 2024. Tujuannya jelas, yaitu melindungi anak-anak dari bahaya dunia digital.

Namun, di balik niat mulia ini, muncul banyak pertanyaan. Dari bagaimana cara menegakkan aturan ini, bagaimana dampaknya bagi anak-anak, hingga soal privasi data pengguna.

Baca Juga: Cara Menjual Ide Besar ke Atasan, yang Penting Jangan Langsung Baper Kalau Ditolak

Artinya aturan UU ini akan memaksa platform besar seperti TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, dan X (dulu Twitter) untuk menolak anak-anak di bawah 16 tahun membuat akun.

YouTube juga kena aturan ini karena banyak anak melaporkan mengalami kejadian tidak menyenangkan di sana.

Menariknya, larangan ini tidak berlaku untuk aplikasi chatting seperti WhatsApp, game online, atau platform edukasi seperti Google Classroom.

Alasannya karena mereka dianggap bukan tempat utama untuk berbagi konten secara publik.

Bagi anak-anak, mereka masih bisa menonton video di YouTube tanpa login, tetapi tidak bisa lagi memberi komentar, upload video, atau mendapat rekomendasi personal.

Jika sudah terlanjur memiliki akun sebelum aturan berlaku, platform wajib menonaktifkannya bagi usia pengguna yang belum 16 tahun.

Baca Juga: PPATK Rampungkan Analisis 122 Juta Rekening Dormant, Mayoritas Sudah Kembali Aktif

Bagaimana cara mengeceknya?

Nah, di sinilah masalah dimulai. Pemerintah Australia menyerahkan sepenuhnya urusan verifikasi usia ini ke pihak platform.

Mereka hanya bilang platform harus ambil "langkah yang wajar" untuk memastikan anak-anak di bawah 16 tahun tidak bisa akses media sosial. Namun, "langkah yang wajar" itu maksudnya apa?

Saat ini, pemerintah sedang menguji beberapa teknologi verifikasi usia, tetapi belum ada solusi pasti. Mereka juga bilang warga Australia tidak akan dipaksa pakai KTP, SIM, atau paspor untuk membuktikan usia mereka.