Dalam pernyataannya, Rahayu Saraswati mundur dari DPR karena melontarkan ucapan yang menyinggung banyak pihak. Terutama masyarakat yang masih berjuang menghidupi keluarga.
“Saya sadar kata-kata saya menyakiti banyak orang. Saya juga paham bahwa saya datang dari keluarga yang memiliki privilese, sehingga mungkin apa yang saya sampaikan terdengar tidak peka,” tulisnya.
Baca Juga: 4 Kebiasaan Saat Weekend yang Bisa Bikin Kamu Makin Capek di Hari Senin
Ia menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya serta berterima kasih kepada para pemilih di daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu yang telah memberikan dukungan.
Rahayu, yang lahir di Jakarta, 39 tahun lalu, menegaskan, meskipun tidak lagi duduk di DPR, ia tetap akan berjuang melalui jalur politik di luar parlemen.
“Perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi DPR. Selama masih ada rakyat yang kesulitan, perjuangan harus terus dilanjutkan,” katanya.
Selain menjadi anggota DPR dan pengurus di Partai Gerindra, Rahayu diketahui aktif dalam gerakan advokasi perempuan dan anak, terutama terkait isu perdagangan manusia (human trafficking).
Menurut catatan Kontan, ia juga mendirikan organisasi sosial yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak korban eksploitasi.
Respons Partai Gerindra
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR, Bambang Haryadi, mengatakan partai menghormati keputusan Rahayu Saraswati mundur dari DPR. Menurutnya, pengunduran diri keponakan Prabowo tersebut akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
Baca Juga: Punya Rencana Karir Itu Sangat Penting. Ini Sejumlah Alasan yang Mendukung Hal Tersebut!
“Fraksi Gerindra menghormati pilihan itu dan akan menjalankan prosedur sesuai perundang-undangan. Untuk sementara, Saraswati akan dinonaktifkan dari DPR,” ujar Bambang.
Ia menambahkan, proses administratif akan dilakukan bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Dengan pengunduran dirinya, perjalanan politik Rahayu Saraswati akan berlanjut di luar parlemen. Meski begitu, pernyataannya tetap menjadi pelajaran penting bagi para pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan kepada masyarakat.