Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran Minta AMIN Hormati Netralitas TNI

photo author
Christina A.S, Pejuang Kantoran
- Selasa, 23 Januari 2024 | 17:32 WIB
Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo Gibran, Habiburokhman (tengah). (Foto : Dok.Promedia)
Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo Gibran, Habiburokhman (tengah). (Foto : Dok.Promedia)

 

PejuangKantoran.com - Dalam berpolitik, setiap perangkat negara diwajibkan untuk netral. Faktor netralitas ini harus dijunjung tinggi di tiap lapisan. 

Oleh karenanya, Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo Gibran, Habiburokhman meminta pasangan Calon nomor urut 1, Anies Muhaimin (AMIN) harus mengedepankan etika. Bukan cuma itu, tapi mereka juga harus menghormati netralitas TNI dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Paslon Amin jangan arogan dan memaksa pakai museum Diponegoro yang jelas-jelas merupakan fasilitas TNI," kata Habiburokhman menanggapi isu dicabutnya izin acara ‘Desak Anies’ di Museum Dponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta. 

Baca Juga: 6 Cara Mengatasi Computer Vision Syndrome, Biar Mata Enggak Lelah

Jangan karena berstatus Paslon Pilpres lantas konstitusi sesukanya diabaikan bahkan ditabrak. Apalagi setelah itu diikuti dengan narasi menjadi korban ketidakadilan." 

 

 

Pasalnya, acara ini digelar di fasilitas TNI. Disebutnya tindakan pemakaian fasilitas TNI untuk kampanye jelas melakukan pelanggaran konstitusi. 

“Konstitusi kita pasal 30 ayat 4, dan UU no.34 tahun 2004 juga sudah mengatur tentang bahwa TNI harus netral tidak boleh berpolitik praktis. Ini yang mau ditabrak.” jelasnya. 

“Kemudian ketika TNI menegakkan aturan, kemudian TNI disudutkan dan dicap tidak netral dan menzalimi pasangan calon tertentu. Ini strategi politk yang tidak etis.” lanjut Habiburokhman.  

Baca Juga: Diprediksi Bakal Raih 1 Juta Penonton, Apa yang Istimewa dengan Film Horor Pemukiman Setan?

Namun Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini meyakini masyarakat sudah cerdas dan bisa menilai hal tersebut. Karena hal ini terjadi bukan pertama kalinya. 

“ Harus diingat bahwa masyarakat sudah cerdas, mereka tidak bisa dibohongi oleh politisi yang melakukan ‘playing victim’ tapi faktanya justru menghalalkan segala cara. Ini juga bukan kejadian pertama.” tuturnya. 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Christina A.S

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X