Apa yang Terjadi Jika Indonesia Kena Tarif Impor 32 Persen dari Pemerintahan Donald Trump?

PejuangKantoran.com – Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan kebijakan tarif baru bagi mitra dagang AS yang awalnya dijadwalkan belakangan.

Kebijakan tarif umumnya dilakukan untuk melindungi kepentingan kelompok domestik dari ancaman arus barang dan jasa dari luar negeri.

Kebijakan tarif baru yang disebut “Reciprocal Tariffs” ini akan segera berlaku mulai 9 April 2025. Dalam pidato yang disampaikannya dari Gedung Putih pada Rabu (2/4/2025) lalu, Presiden AS Donald Trump menyebut momen tersebut akan menjadi “Hari Pembebasan”.

Baca Juga: Guru Besar UGM Diduga Lakukan Pelecehan Seksual pada Mahasiswa Bimbingan Skripsi

"Dalam banyak kasus, terutama dalam hal perdagangan, kawan lebih buruk daripada lawan," kata Trump pada Kamis (3 /4/2025).

"Kita mensubsidi banyak negara dan membuat mereka berbisnis dan maju. Mengapa kita melakukan ini? Maksud saya, kapan kita bisa mengatakan kalian harus bekerja untuk diri sendiri… Kita akhirnya mengutamakan Amerika,” jelasnya.

Saat ini AS mengalami defisit perdagangan dengan negara lain, dan Trump menegaskan hal itu bukan lagi sekadar masalah ekonomi, melainkan sudah menjadi kondisi darurat nasional.

Dampak bagi Indonesia

Kebijakan tarif baru AS ini juga akan berlaku bagi Indonesia, dengan dikenakannya tarif timbal balik sebesar 32 persen. Angka ini hanya terpaut sedikit dari tarif yang diberikan kepada China, yaitu 34 persen.

Selama ini, AS merupakan mitra dagang penting yang menyumbang surplus perdagangan nonmigas sebesar 16,08 miliar dolar AS pada tahun 2024, demikian menurut data dari Kementerian Perdagangan RI.

Baca Juga: Baru Berdiri Tahun 2019, Produk Minyak Telon Habbie Sasar Ekspansi Bisnis Ke Luar Negeri

Karena itu, diberlakukannya tarif baru ini akan membuat Indonesia menghadapi tantangan besar dalam perdagangan dengan AS.

Untuk itu, pemerintah akan segera menghitung dampak dari kebijakan ini terhadap berbagai sektor ekspor utama Indonesia, seperti elektronik, tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, dan produk perikanan.

"Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, Kamis (3/4/2025).

Sejumlah langkah strategis juga telah dipersiapkan pemerintah untuk memitigasi dampak negatif dari kebijakan tarif baru ini.