Jokowi Jangan Sekadar Lip Service, Netralitas Harus Dibuktikan dan Ada Payung Hukum

“Karena itu, presiden harus tegas dengan mengeluarkan instruksi ke semua pihak yang berpotensi mengintervensi pemilu. Instruksi itu seyogyanya diikuti sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang mengabaikan instruksi presiden,” lanjutnya.

Baca Juga: Lagi Tren Minum Air Lemon Setiap Hari, Apa Sih Manfaatnya?

Tak dimungkiri, kata Jamiluddin, beberapa lembaga khusus negara memang rentan dengan isu netralitas. Sebut saja BIN, TNI, Polri, kementerian, lembaga kepresidenan, dan pemerintah daerah.

Lembaga-lembaga inilah yang perlu mendapat instruksi dari presiden untuk tetap netral. Selain itu, dia menyebut KPU dan Bawaslu juga harus netral lantaran ada kemungkinan main mata dengan peserta Pemilu. 

“Kalau semua lembaga tersebut mendapat instruksi dari presiden, setidaknya mereka akan berpikir panjang untuk mengintervensi pemilu. Apalagi kalau sanksinya diberikan secara tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran,” sambungnya.

Baca Juga: Awas, Orang-orang dengan Profesi Ini Disebut Sering Selingkuh!

"Jadi, presiden tidak cukup menghimbau kepada pihak-pihak terkait untuk tidak mengintervensi pemilu. Presiden harus mengeluarkan instruksi dengan sanksi tegas kepada semua lembaga terkait yang potensial mengintervensi pemilu."

"Hanya dengan begitu, intervensi terhadap pemilu dapat diminimalkan,” ujar mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

Menjelang Pemilu 2024, Syaiful mengingatkan lagi prinsip LUBER Pemilu.

”Asas penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam pasal 22E UUD NRI yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta periodik, serta penyelenggaraan harus dilakukan oleh suatu sistem yang independen dan mandiri,” katanya.