Ditjen Imigrasi dan Gerakan SaveWHV Bahas Carut Marut Masalah Pembukaan Kuota SDUWHV 2025

PejuangKantoran.com - Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar audiensi dengan perwakilan Gerakan SaveWHV pada Jumat, 24 Oktober 2025.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Ditjen Imigrasi dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Sekretaris Ditjen Imigrasi, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan, serta Direktur Kepatuhan Internal.

Dari pihak SaveWHV, hadir sejumlah relawan yang mewakili para calon peserta program Working Holiday Visa (WHV) yang sempat kesulitan saat pendaftaran dibuka.

Baca Juga: Menjelang Akhir Tahun, Begini 7 Cara Negosiasi Bonus Kerja dengan Baik

Masalah teknis saat pembukaan kuota

Masalah utama yang dibahas adalah gangguan teknis ketika pendaftaran SDUWHV dibuka pada 15 Oktober 2025. Banyak calon peserta tidak bisa mengakses situs karena server down akibat lonjakan pengunjung.

Berdasarkan data, sistem menerima lebih dari 1,4 juta hit dari sekitar 200 ribu pengguna yang mencoba masuk bersamaan. Akibatnya, hanya sekitar 80 orang yang berhasil mendaftar pada hari pertama.

Imigrasi kemudian menjadwalkan ulang pembukaan kuota pada 17 Oktober 2025, tetapi gangguan yang sama kembali terjadi.

Setelah dilakukan pemindahan dan peningkatan kapasitas server hingga sepuluh kali lipat, barulah sistem bisa berfungsi normal sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, 5.420 orang berhasil mengisi formulir pendaftaran dan kuota resmi ditutup pukul 20.00 WIB di hari yang sama.

Email acak dan dugaan oknum

Selain kesulitan mengakses situs, hal lain yang juga dipertanyakan oleh Gerakan SaveWHV adalah pengiriman email acak (random) untuk proses validasi pada tanggal 17 Oktober 2025.

Pihak Imigrasi menjelaskan bahwa langkah itu dilakukan agar para pendaftar yang sempat tertahan di sistem bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.

Namun, para relawan juga menyoroti adanya dugaan oknum yang mengaku “orang dalam” dan menawarkan bantuan untuk meluluskan pendaftar.

Untuk hal ini, pihak imigrasi menyatakan terbuka menerima bukti dan berjanji akan melakukan audit internal. Bila terbukti ada penyimpangan, mereka akan menindak tegas sesuai aturan.