Walikota Jepang Jadi Gunjingan setelah Mengambil Cuti Melahirkan, Mengapa Jadi Kontroversi?

PejuangKantoran.com - Kalau di kantor ada rekan kerja yang hamil besar, pasti dia sudah merencanakan cuti melahirkan jauh-jauh hari. Malahan, sebagian besar dari kita juga sudah memperkirakan kapan ia akan mengambil cuti supaya bisa bersiap mengambil alih tugas-tugasnya.

Tapi hal semacam itu ternyata tidak berlaku di Jepang. Ketika Shoko Kawata, Wali Kota Yawata, sebuah kota di wilayah barat Jepang, mengumumkan bahwa dia mau mengambil cuti melahirkan akhir tahun ini, keputusannya langsung memicu debat nasional yang berkepanjangan. 

Sejak Kawata mengumumkan keputusannya pada Mei lalu, pro dan kontra masih terus bergulir.  Dalam sebuah wawancara, Kawata sendiri mengaku kaget dengan reaksi publik yang seheboh itu.

Baca Juga: Kawal Karyawan Pabrik Nike yang Dirumahkan, Ini Langkah Mitigasi yang Dijalankan Pemerintah

"Saya tidak menyangka hal ini akan menjadi sekontroversial ini. Di Jepang, masih ada pola pikir bahwa dalam bekerja, orang-orang harus mengorbankan kehidupan pribadi mereka demi mengabdikan diri sepenuhnya pada karier," jelasnya.

Stereotip gender di dunia kerja

Kalau kita lihat aturan hukum di Jepang, negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia ini sebenarnya memberikan hak cuti melahirkan bagi ibu yang bekerja. Masalahnya, aturan hukum tersebut ternyata tidak berlaku untuk jabatan wali kota. 

Alhasil, Shoko Kawata yang saat ini berusia 35 tahun, tercatat sebagai wali kota aktif pertama dalam sejarah Jepang yang nekat mengambil cuti melahirkan. Bagi Kawata, keputusannya ini murni karena kebutuhan biologis yang tidak bisa ditawar.

Menurutnya, bagi pekerja laki-laki, proses melahirkan memang tidak berdampak langsung pada fisik mereka. Secara teknis mereka masih bisa terus bekerja sambil mengesampingkan urusan personal. Namun bagi perempuan, secara fisik hal itu jelas tidak mungkin dilakukan. 

Kasus ini sekaligus membuka mata kita soal laporan kesenjangan gender global (Gender Gap Report), di mana Jepang berada di peringkat 118 dari 148 negara.

Baca Juga: Ini Alasan Mengapa 4.000 Karyawan Pabrik Nike di Kabupaten Bandung Dirumahkan Sejak 15 Juni 2026

Angka ini adalah yang terendah di antara negara-negara anggota G7, salah satunya karena stereotip gender masa lalu yang masih kuat mengakar.

Kawata mengakui, kesetaraan gender di Jepang memang sudah membaik, tetapi perempuan masih sering kesulitan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Bayangkan, sejauh ini baru 30% anggota dewan di Jepang yang perempuan, dan cuma 1,2% dari mereka yang usianya di bawah 40 tahun. 

Melawan krisis penurunan populasi

Meski begitu, Shoko Kawata sendiri mencetak sejarah saat terpilih pada tahun 2023 lalu. Di usia 33 tahun, dia menjadi wali kota perempuan termuda di Jepang yang maju lewat jalur independen, dengan agenda utama memperbaiki sistem pengasuhan anak.