Rekrutmen CPNS Gede-gedean di 2024, Kental Isu Politik Jelang Pemilu?

PejuangKantoran.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) baru saja menetapkan kuota rekrutmen CPNS 2024 sebanyak 2,3 juta formasi.

Hal ini juga sempat diungkapkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Tak cuma itu dia juga menyebut bahwa di formasi CPNS tahun ini, tenaga honorer dan juga fresh graduate bakal jadi prioritas. 

Pembukaan jutaan formasi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang kompeten dan terampil sesuai perkembangan zaman.

Pembukaan jutaan formasi CPNS tentu menjadi angin segar bagi sebagian masyarakat. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang menganggap rekrutmen CPNS kali ini sarat akan isu politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu).

Baca Juga: Milenial Merapat, Samesta Parayasa Wujudkan Konsep TOD, Perumnas dan KAI Bangun Stasiun Lumpang Parayasa

“Menurut saya, ini tidak perlu banyak gembar-gembor, ya. Jika terekspos berlebihan, kita bisa saja membaca ini sebagai kepentingan politik pemilu yang ingin menarik perhatian para pencari kerja,” ujar Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (UNAIR) Gitadi Tegas Supramudyo.

Alih-alih memperbanyak formasi CPNS, Gitadi menilai pemerintah perlu kembali pada grand design rekrutmen CPNS sebelumnya. Dalam proses rekrutmen CPNS, kata dia, sebaiknya pemerintah menengok kembali pada grand design kebijakan zero growth maupun minus growth pada masa lalu.

Minus growth adalah jumlah penerimaan pegawai baru lebih sedikit daripada pegawai berhenti berdasar pada skala prioritas. Sementara itu, zero growth berarti kebijakan penerimaan pegawai dengan jumlah yang sama dengan pegawai berhenti.

“Zaman dulu kita mengenal kebijakan zero growth. Sederhananya, satu meninggal angkat lagi satu. Kemudian, karena menjadi terlalu banyak di bagian tertentu, maka kebijakannya berganti minus growth. Misalnya, meninggal satu dan pensiun satu, pengangkatan tetap satu,” terang Gitadi.

Baca Juga: 4 Cerita Keseruan Selama Syuting #OOTD, Film Pertama yang Disutradarai Dimas Anggara 

Gitadi melanjutkan, pengangkatan ASN sesuai prioritas dan kebutuhan itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan kesejahteraan pegawai. “Ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. ASN bisa mendapatkan gaji lebih baik karena pemerintah tidak harus banyak menggaji pegawai,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gitadi menyayangkan sistem rekrutmen CPNS yang kadang terkesan kurang transparan, baik dalam hal kriteria maupun data kebutuhan.

Ia menilai, perlu ada transparansi kebutuhan sehingga sistem rekrutmen berjalan secara sehat dan terbebas dari upaya prasangka KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Menurut Gitadi, transparansi menjadi aspek penting sebab seringkali rekrutmen CPNS tidak sesuai sasaran.