“Misalnya, ada banyak sekolah yang kekurangan murid, masa mau ada penambahan guru? Demikian halnya dengan perekrutan banyak tenaga kesehatan yang terkadang tidak jelas parameternya, sehingga perlu keterlibatan pihak-pihak yang lebih kredibel dan cukup independen,” ujarnya.
Baca Juga: Resep Corn Dog Plus Saus Rose Gurih-gurih Pedas, Cocok Buat Cemilan
Oleh karena itu, kata Gitadi, pemerintah perlu melakukan inventarisasi dan pemetaan sesuai kebutuhan setiap daerah maupun kementerian dan lembaga. Dengan demikian, rekrutmen CPNS tersebut dapat lebih tepat, objektif, dan berjalan lebih sehat.
“Jadi, kebutuhannya harus riil dan objektif. Tujuannya untuk mengeliminasi dugaan adanya formasi karena adanya titipan atau permintaan karena sudah ada kandidat atau ada kedekatan dengan tertentu,” tuturnya.
Jangan Ada Campur Tangan Politik
Gitadi kembali menekankan bahwa rekrutmen CPNS harus bersih dari KKN dan politik dinasti. Jika tidak, ketidakpercayaan publik serta stigma buruk terhadap rekrutmen ASN akan terus meningkat.
“Ini kan berkaitan dengan budaya nepotisme dan politik dinasti yang sebenarnya masih jadi bagian integral dari bangsa Indonesia,” katanya.
Pada akhir, ia juga mengimbau agar rekrutmen pekerjaan apa pun terbebas dari campur tangan politik.
Baca Juga: Karyawan China yang Resign Gara-gara Join 600 Grup Chat, Butuh 3 Jam untuk 'Left Group'
Oleh karena itu, perlu ada struktur rekrutmen yang kredibel dan independen. Hal itu bertujuan untuk menghilangkan ketidakpercayaan publik yang selama ini telah terbangun akibat sistem yang tidak transparan.
“Saya rasa jangan ada campur tangan politik terlalu kuat. Keterlibatan institusi atau struktur kredibel dan independen ini adalah sebuah keniscayaan. Kalau tidak, public distrust akan meningkat karena sistem rekrutmen yang terkesan masih ada agenda-agenda tersembunyi,” tegasnya.